Hayo Siapa Mau Rebutan Suara TKI di Malaysia

Formulir isian tanda bukti telah di daftar pada sistem database kbri kuala lumpur

“Tanpa mengisi daftar isian ini, meskipun mempunyai ktp tetap tidak bisa memilih”, ujar Imran Hanafi MA staff kedubes RI di Kuala Lumpur, Imran yang membidangi pendidikan di kedubes RI di Kuala Lumpur itu hadir dalam acara Syawalan yang di gelar oleh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur Malaysia, Ahad 12 Oktober 2008  yang baru lalu.

Acara Syawalan 1429 h ini sebenarnya di gesa dalam rangka ajang saling kenal warga Muhammadiyah yang berada di Malaysia khusus nya seputaran Kuala Lumpur. Tidak hanya di hadiri oleh para mahasiswa yang memang sedang menuntut disana dan staff KBRI saja, yang paling banyak datang malah TKI yang sudah bekerja, kebetulan salah seorang penasihat PCIM Kuala Lumpur adalah staff KBRI, moment itu tak di sia-siakan TKI yang hampir mayoritas dari Lamongan Jawa Timur itu menanyakan kemana suara warga Muhammadiyah hendak disalurkan.

Warga lamongan Jawa Timur ribuan yang sudah lama bermukim disana, ada yang sudah 15 tahun dan beristeri orang sana, tetapi masih tetap WNI dan mempunyai IC merah, “Ketiga anak saya warga negara Malaysia” ujar Mas Suripto sembari menjelaskan kalau ianya masih WNI.

Sebagai mana di tulis detik.com :

Kisruh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia terus berlanjut. Sejumlah ormas WNI menolak PPLN yang dibentuk KBRI. Organisasi Islam Muhammadiyah disebut-sebut ikut mendukung penolakan tersebut.

Namun, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu membantah telah terlibat untuk menolak PPLN bentukan KBRI Kuala Lumpur.

“Kami ingin menyatakan bahwa pemberitaan yang mengaitkan Muhammadiyah Malaysia dengan penandatanganan surat penolakan terhadap PPLN tersebut tidak benar,” ujar Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kuala Lumpur, Prof Dr Muhammad Akhyar Adnan dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (21/9/2008).

Ketua PCIM Kuala Lumpur Prof.Dr.M.Akhyar Adnan. menjelaskan kepada warga Muhammdiyah di Malaysia saat Syawalan 1429 H di Taman Tasik RitiWangsa, dari 400 ribu WNI yang punya hak pilih baru 70 ribu yang terdaftar

Akhyar menegaskan, PCIM Kuala Lumpur tidak pernah menandatangani surat seperti yang dimaksud dan tidak terlibat dalam keputusan apapun yang diambil oleh pihak-pihak yang mengeluarkan surat pernyataan tersebut.

“Muhammadiyah adalah sebuh organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar,” cetus Akhyar.

Dia melanjutkan, dengan kesadaran keumatan dan kebangsaan, Muhammadiyah bergerak untuk bersama membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera tanpa terlibat dalam kegiatan politik praktis. Karena itu, Muhammadiyah juga tidak berafiliasi kepada partai politik manapun.

Kaitannya dengan Pemilu 2009, Akhyar mengatakan, Muhammadiyah mendukung segala inisiatif bersama demi mensukseskan agenda nasional tersebut.

“Dalam konteks Malaysia, PCIM Kuala Lumpur menyeru agar segenap komponen bangsa Indonesia di rantau Malaysia turut mensukseskan Pemilu
yang luber dan jurdil,” pungkasnya.

Dalam pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu, disebutkan Muhammadiyah menjadi salah satu ormas Islam yang ikut menandatangani
surat penolakan terhadap PPLN yang dibentuk KBRI Kuala Lumpur.

Padahal, berdasarkan salinan surat dari Forum Lintas Masyarakat Indonesia tentang penolakan PPLN Malaysia yang diterima detikcom, tidak terdapat tanda tangan dari ketua ataupun perwakilan PCIM dalam surat tersebut.

Dalam berita lainnya :

Pengurus Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia akhirnya dilantik oleh Dubes RI untuk Malaysia Dai Bachtiar di KBRI Kuala Lumpur, Senin [13/10] .

PPLN resmi dilantik, setelah sebelumnya timbul protes dari partai politik Indonesia di Malaysia karena tidak ada unsur WNI yang mendapatkan permanent residence (PR).

“Pemilu adalah agenda penting bangsa Indonesia untuk memilih wakil-wakil rakyat dan presiden Indonesia masa mendatang maka pengurus harus bekerja dan mempersiapkan semuanya, walaupun dana dari KPU belum turun,” katanya saat melantik pengurus PPLN Malaysia.

Susunan pengurus PPLN Malaysia sempat menuai protes dari semua Parpol Indonesia yang ada di Malaysia, dan beberapa organisasi kemasyarakatan Indonesia di Malaysia karena susunan yang dibuat oleh KBRI tidak ada unsur WNI yang sudah lama tinggal di Malaysia dan mendapatkan “permanent residence” (PR)

Protes itu muncul setelah KPU Pusat mengeluarkan surat keputusan (SK) pelantikan susunan kepengurusan PPLN dan sudah diterima oleh KBRI.

Dubes Da’i Bachtiar menemui ketua KPU dan pengurus lainnya di Jakarta, Jumat (10/10) untuk meminta penambahan anggota PPLN. “KPU Pusat pun setuju agar jumlah susunan PPLN Malaysia ditambah dua orang menjadi tujuh orang. Selain itu, KPU siap menambah anggaran jika KBRI Malaysia bisa menambah tempat pemungutan suara (TPS) di Malaysia,” katanya.

“Dua pengurus PPLN baru akan dilantik langsung oleh KPU Pusat di Kuala Lumpur pada 19 Oktober 2008 bersamaan dengan pelantikan PPLN KJRI Penang, Bangkok, Johor dan Singapura,” tambahnya.

Ia mengatakan telah menerima surat resmi dari kementerian luar negeri Malaysia yang memberikan izin penambahan sejumlah TPS selain di KBRI, KJRI atau sekolah Indonesia.

Selain itu, dukungan lisan juga sudah dikemukakan kementerian dalam negeri dan kepolisian Malaysia.

“Kementerian luar negeri bahkan sudah minta ‘list’ penambahan TPS. Akan ada berapa TPS tambahan dan lokasinya di mana. Kami akan buat itu tapi jika KPU juga bersedia menambah anggaran biaya terkait dengan penambahan TPS, dan KPU Pusat siap menambah anggarannya,” kata Dai Bachtiar.

Ketua PPLN Malaysia Hari Permadi mengatakan, walaupun anggaran dari KPU belum turun sepeserpun namun tim nya sudah bekerja setiap hari. “Kami sudah mengumpulkan dan mencatat WNI di Malaysia. Hingga saat ini baru terdaftar 5.000 WNI,” katanya.

Pengurus PPLN ini bertambah dua orang menjadi tujuh orang setelah diprotes dari para Parpol Indonesia di Malaysia.

PCIM Kuala Lumpur, Ahad 12/10 taman tasik titiwangsa

Menurut catatan KBRI Kuala Lumpur ada sekira 400.000 WNI yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu sebelumnya, tapi yang menggunakan hak suaranya hanya berkisar 70.000 orang saja.

“KBRI sudah banyak membantu dalam penyediaan ruangan dan alat-alat kantor. Kini tinggal kami bekerja keras,” kata Hari Permadi.

Sementara itu, Ketua PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Malaysia, Irfan Qibek mengatakan, untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan adil, PPI Malaysia akan menjadi pemantau independen.

“Kami sudah punya daftar beberapa teman mahasiswa dari berbagai kampus dan universitas untuk memantau jalannya pemungutan suara di Malaysia,” katanya. Tugas membantu itu, kata dia, juga merupakan kepedulian generasi muda mengenai Pemilu yang Jurdil dan amanah.

Seperti formulir isian diatas banyak dari pra TKI tersebut belum menerimanya, dari ratusan orang yang hadir dalam acara Syawalan tak seberapa dari mereka telah terdaftar.