Terimakasih Turki


Terimakasih Turki……….

Iklan

Buddha Myanmar Terus Bakar Masjid dan Desa Muslim Rohingya


masjid-dan-rumah-penduduk-muslim-rohingya-terus-dibakar-

masjid-dan-rumah-penduduk-muslim-rohingya-terus-dibakar-

Kaum Buddha yang didukung pemerintah Myanmar terus membakar desa dan masjid kaum Muslim di negeri itu. Kehadiran pasukan militer bersenjata berat pun tampak di ibu kota Rakhine, Sittwe. Selain itu, jam malam pun diberlakukan.

Bahkan, seperti dilansir Press TV, aksi pembakaran itu tak kunjung berhenti kendati kecaman terus berdatangan dari seluruh dunia. Wilayah selatan Rakhine telah menjadi kawasan penuh kekerasan terhadap Rohingya sejak Juni 2011 yang menyebabkan puluhan orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah Myanmar sendiri disebut-sebut menolak mengakui Rohingya karena dianggap bukan warga asli Myanmar dan menganggap mereka migran ilegal. Padahal warga Rohingya sendiri disebut sebagai keturunan Muslim yang berasal dari Persia, Turki, Bengali serta telah bermigrasi ke Myanmar sejak abad ke-8.

Presiden Myanmar : Silakan Meninjau Rakhine


Kelihatan Isteri Perdana Menteri Turki dan pelarian Islam Myanmar berpelukan sambil menangis.

Kelihatan Isteri Perdana Menteri Turki dan pelarian Islam Myanmar berpelukan sambil menangis.

ketua-umum-palang-merah-indonesia-pmi-jusuf-kalla-presiden - myanmar

Kelihatan Ketua Palang Merah Indonesia bersalaman Jusuf Kalla dengan Presiden Myanmar Tertawa Mesra.

Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi lembaga pertama dari Indonesia yang berhasil memasuki Myanmar. Delegasi PMI dipimpin langsung Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK), diterima langsung Presiden Myanmar, U Thein Sein.

Rilis PMI yang diterima Republika, Jumat (10/8) menyebutkan, Presiden Myanmar mempersilakan JK dan rombongan melihat langsung kondisi yang terjadi di Provinsi Rakhine. “Sabtu besok, silakan meninjau ke Rakhine,” ujar Sein dalam pertemuannya dengan JK di Istana Kepresidenan Myanmar di Nay Pyi Taw.

Pemerintah Myanmar mengapresiasi upaya Ketua umum PMI dalam membantu menyelesaikan konflik Rohingya. JK tiba di Myanmar Jumat (10/8), dan diterima Presiden Myanmar. Ikut dalam rombongan JK, antara lain juru runding Perundingan Helsinski, Hamid Awaluddin, Dubes RI untuk Myanmar S Sumarsono, dan Asisten Sekjen OKI Atta Abdul Mannan, serta Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Ghanim Al-Maadheed.

Saat pertemuan tersebut terungkap, pemerintah Myanmar menyesalkan adanya pemberitaan yang mengatakan terjadi konflik etnis yang berujung pada konflik agama. Menurut mereka, pertikaian terjadi akibat aksi kriminal yang terjadi di dalam masyarakat yang berujung pada konflik komunal.

“Karena itu kita mengingatkan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik komunal ini sebelum mengarah ke konflik agama,” kata Jusuf Kalla usai pertemuan itu.

Kalla menyebutkan, selama ini simpang siur pemberitaan konflik ini terjadi akibat adanya anggapan pemerintah Myanmar yang belum terbuka. Masyarakat internasional kemudian menjadi salah tafsir atas apa yang terjadi di provinsi tersebut.

“Karena itu, Presiden Myanmar meminta kita untuk melihat langsung apa yang terjadi di sana. Rencananya besok kita akan pergi ke Sitwee salah satu kota di Rakhine. Dan kita merupakan salah satu rombongan pertama yang diperbolehkan masuk ke sana,” ujar JK.

Menteri Sosial Kesejahteraan dan Penempatan Kembali Myanmar U Aung Kyi menyatakan, pemerintah Myanmar terus berusaha agar konflik segera diakhiri. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga non pemerintah lainnya dalam meredakan konflik ini. “Namun media massa memberitakan seakan-akan kita tidak bekerja sama sekali,” ujarnya.

Ia mengungkapkan setidaknya saat ini terdapat 60 ribu pengungsi yang terimbas konflik tersebut. “Dan kita ingin mereka kembali lagi ke rumahnya begitu konflik ini selesai,” ujar dia.

Komunitas Buddha Indonesia Minta Kasus Rohingya Dijauhkan Dari Unsur Agama


Budha di Indonesia ini masih juga bilang kalau itu bukan persoalan Agama, penindasan terhadap Islam bukan hanya terjadi di Rakhine saja, Ayo ketua Budha Indonesia anda kubawa keliling Myanmar untuk melihatnya.

Budha di Indonesia ini masih juga bilang kalau itu bukan persoalan Agama, penindasan terhadap Islam bukan hanya terjadi di Rakhine saja, Ayo ketua Budha Indonesia anda kubawa keliling Myanmar untuk melihatnya.


Konflik sektarian yang melibatkan Muslim Rohingya pecah di Myanmar. Komunitas pemeluk Buddha di Indonesia pun meminta agar kasus tersebut dijauhkan dari unsur agama.

“Secara khusus kami mendesak agar yang pertama, ketegangan yang terjadi segera dipulihkan dan dijauhkan dari unsur agama,” ujar pemuka agama Buddha, Bikkhu Dhammakaro Thera.

Hal itu disampaikan di Kantor Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI), Plaza Center, Jl Jenderal Sudirman Kav 47, Jakarta, Selasa (7/8) seperti dilansir detikcom.

Bikkhu Dhammakaro juga meminta pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan Myanmar secara penuh kepada komunitas Muslim Rohingya. Sebab Muslim Rohingya telah menetap selama puluhan bahkan ratusan tahun di negara Myanmar. Karena itu mereka berhak atas status kewarganegaraan yang sama dengan mayoritas warga Myanmar lain.

“Meminta pemerintah Myanmar memberi kemudahan kepada lembaga-lembaga bantuan dari luar Myanmar untuk memberikan bantuan kepada seluruh korban konflik tanpa memandang latar belakang agama,” harapnya.

Bikkhu Dhammakaro juga meminta pemerintah Myanmar aktif mempertemukan pemuka-pemuka agama untuk mempererat jalinan kerja sama, dalam menciptakan perdamaian. Myanmar pun diharap memenuhi permintaan itu dengan mempertimbangkan posisinya sebagai bagian dari komunitas ASEAN.

Zainal, pengurus Center of Asian Studies (Cenas) yang hadir dalam acara tersebut mengatakan wajar komunitas Buddha di Indonesia memperhatikan apa yang dialami Muslim Rohingya. Sebab hubungan Buddhis dan Muslim di Indonesia sangat harmonis.

“Selama ini menerapkan multikulturalisme dalam demokrasi di Indonesia khususnya dan Asia pada umumnya, lebih concern lagi di Asia Tenggara. Kami juga mengadakan riset yang diatuangkan dalma buku berjudul ‘Berpeluh Berselaras mengenai Harmonisasi Komunitas Buddhis-Muslim’,” paparnya.

Jo Priastana, cendekiawan Buddha yang juga hadir pun sepakat apa yang terjadi di Myanmar bukanlah persoalan agama. “Kasus kebijakan pemerintah dalam menangani problem sosial ekonomi dan sosial demografi,” terangnya.

Hal yang sama disampailan dr Dharma K Widya dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi). Disampaikannya, segala usaha kemanusiaan pasti akan didukung.

“Kita sebagai manusia mendukung semua upaya apapun demi mengurangi penderitaan sesama makhluk,” ucapnya.

Acara itu juga dihadiri Bikhu Jayamedho dari KASI, dr Metasari dari Wanita Theravada Indonesia (Wandani), Gunandana dari Majelis Tridharma Indonesia. Tanagus Dharmawan dari Pemuda Theravada Indonesia (Patria), dan Romo Sumedo dari Forum Dharmaduta DKI.

Kekerasan sektarian yang berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar barat antara warga Buddha Rakhine dan muslim Rohingya telah menewaskan sekitar 80 orang sejak Juni lalu. Bahkan tiga orang tewas dalam kerusuhan yang kembali terjadi pada Minggu, 5 Agustus lalu.

Kekerasan itu dilaporkan dipicu oleh peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Buddha, yang berlanjut dengan pembunuhan 10 orang muslim Rohingya oleh massa Buddha yang marah.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah mengusulkan untuk mengirimkan misi OKI guna menyelidiki pembantaian muslim Rohingya tersebut.

Selama ini pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya yang tinggal di negeri itu sebagai warga asing. Sementara kebanyakan publik Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan memusuhi mereka.

Diperkirakan saat ini sekitar 800 ribu orang Rohingya tinggal di Myanmar. Selama beberapa dekade terus mengalami diskriminasi pemerintah Myanmar, warga Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan. PBB pun menyebut mereka sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia.

Jeritan Muslim Rohingya: Kami bisa aman jika pindah agama Budha


Rafiq Pengungsi Rohingya di Indonesia

Rafiq Pengungsi Rohingya di Indonesia

Muhammad Rafiq salah satu pengungsi Rohingya yang sudah berada di Indonesia selama 9 bulan membenarkan telah terjadi pembantaian masyarakat Muslim Rohingya oleh Militer Myanmar dan Masyarakat Budhis Rakhine

“Budhis memakai seragam military masuk menyerang masyarakat Muslim,” Kata Rafiq sambil menahan sedih saat mengutarakan testimoninya pada dialog interaktif dan buka puasa bertajuk “Rohingya terlunta” Wajah Kaum Minoritas Yang Tertindas, yang diselenggarakan oleh Internatinal Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta (4\8).

Lanjut Rofiq, masyarakat Muslim di Arakan mengalami tindak kekejaman seperti pembakaran rumah dengan Molotov, pembunuhan di dalam rumah-rumah termasuk kepada anak-anak.

“Anak-anak dipotong kaki dan tangannya oleh Budhis di dalam rumah” ungkapnya yang menjelaskan dengan bahasa Indonesia terbata-bata.

Selain itu, muslim Rohingya juga kesulitan untuk makan, karena militer akan menciduk setiap rumah yang kedapatan menyalakan api untuk memasak.

“Kami pernah dua bulan tidak makan”ujar rafiq

Penyerangan atas sentimen agama begitu kuat, bahkan, menurutnya muslim Rohingya hanya dapat menghindari kekerasan jika mereka mau mengkonversi keyakinan agama mereka.

“Kalau kita pindah agama menjadi Budha, baru kita bisa aman” tutur Rofiq.

Rofiq juga membantah pendapat yang menyatakan pembantaian dan kekerasan hanya dilakukan oleh militer Myanmar. “Budhis dan military yang menyerang, dua-duanya” tegasnya.

Selain, pembunuhan secara sistematis dan masif, serta pembakaran rumah-rumah masyarakat Muslim Rohingya, Rafiq juga menyatakan telah terjadi pembakaran masjid-masjid di wilayah arakan tersebut oleh Militer dan masyarakat Budhis Myanmar.

KBRI Yangoon: Kerusuhan Terkait Muslim Rohingya Sudah Bisa Dihentikan


Yang tidak pernah kesana akan percaya begitu saja dengan pernyataan seperti di bawah ini, seakan kejadian Juni 2012 yang baru lalu hanya terjadi seperti ini :

“Dari berbagai wawancara dengan warga di kawasan Rakhine State, diperoleh gambaran bahwa sebelum peristiwa kerusuhan ini terjadi kehidupan masyarakat antara umat beragama cukup toleran dan harmonis. Namun demikian warga juga tidak mengetahui secara persis mengapa sampai kerusuhan itu terjadi dan meluas”.

Duta Besar RI di Yangon Myanmar yang sejak 14 Juli 2008 lalu dilantik oleh Presiden SBY , tidak pernah sekalipun kesana ??? Dan hingga kini pengurusan visa untuk ke daerah yang sedang bergolak itu belum juga di dapat. Itu yang kita minta Dubes ini segera di ganti..

Tulisan di bawah ini di kutip dari Detik.com

Jakarta KBRI Yangoon di Myanmar memberi penjelasan soal kondisi yang menimpa muslim Rohingya. Dubes Sebastianus Sumarsono yang diundang berkunjung ke lokasi konflik di Rakhine State menegaskan, kondisi di wilayah itu sudah terkendali.

“Dalam kunjungan yang dipimpim oleh Menteri Urusan Perbatasan Letjen U Thein Htay maka didapatkan gambaran di lapangan bahwa situasi kerusuhan di kota-kota di wilayah Rakhine State telah dapat dihentikan,” tulis Sekretaris KBRI Yangoon Djumara Supriyadi dalam surat elektronik, Jumat (3/8/2012).

Site Visit (kunjungan lapangan) ke Rakhine State tepatnya di kota Sittwe dan Maungdaw, dilakukan pada 31 Juli-1 Agustus 2012. Selain itu, per akhir Juli 2012 tercatat Pemerintah Myanmar telah mendirikan sebanyak 89 kamp pengungsi yang memfasilitasi sekitar 14.328 orang Rakhine dan 30.740 orang Muslim, yang terkena dampak konflik tersebut.

“Dalam briefing yang diberikan oleh Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin diinformasikan bahwa konflik di Rakhine State telah menimbulkan korban dan kerugian sebanyak 77 orang meninggal dunia, 109 orang menderita luka-luka, 4.822 rumah, 17 bangunan masjid, 15 bangunan pagoda dan 3 bangunan sekolah hangus terbakar,” jelas Djumara.

Dari berbagai wawancara dengan warga di kawasan Rakhine State, diperoleh gambaran bahwa sebelum peristiwa kerusuhan ini terjadi kehidupan masyarakat antara umat beragama cukup toleran dan harmonis. Namun demikian warga juga tidak mengetahui secara persis mengapa sampai kerusuhan itu terjadi dan meluas.

“Dari pengamatan, baik itu pengerahan pasukan keamanan maupun pengerahan bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Myanmar dilihat cukup adil dan tidak terlihat adanya upaya memihak kepada salah satu kelompok saja,” terang Djumara.

Kini setelah konflik bisa dihentikan, permasalahan utama yang sekarang dihadapi oleh masyarakat Rakhine State ada dua yakni secara jangka pendek adalah masalah pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari warga. Sedangkan secara jangka panjang adalah masalah pemulihan atau rehabilitasi serta rekonsiliasi antar warga.

“Terkait dengan isu Rakhine State, maka Pemerintah RI juga akan mengedepankan kebijakan constructive engagement dengan Myanmar, agar Pemerintah Myanmar dapat mewujudkan suatu stabilitas di wilayah tersebut, yang diawali dengan upaya rehabilitasi dan rekonsilisasi, agar tercipta suatu kehidupan beragama yang rukun, toleran dan saling menghargai satu sama lain,” tuturnya.

Cina Larang Puasa Bagi Pejabat Dan Siswa Muslim Uighur


Muslim Uighur di Tanah Suci....... tidak mudah bagi mereka bebas melaksanakan kewajiban agamanya.

Muslim Uighur di Tanah Suci……. tidak mudah bagi mereka bebas melaksanakan kewajiban agamanya. 

Pihak berwenang di wilayah barat laut Cina yang bergolak, Xinjiang, melarang pejabat dan siswa Muslim untuk berpuasa selama bulan Ramadhan. Seruan yang diposting di situs pemerintah itu meminta para pemimpin Partai Komunis untuk membatasi kegiatan agama Islam selama bulan suci, termasuk puasa dan mengunjungi masjid.

Sebuah pernyataan dari kota Zonglang di distrik Kashgar mengatakan bahwa “komite daerah telah mengeluarkan kebijakan komprehensif untuk menjaga stabilitas sosial selama bulan Ramadhan. Yaitu melarang kader Partai Komunis, pejabat sipil (termasuk mereka yang sudah pensiun) dan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan selama Ramadhan.”

Pernyataan itu, diposting di situs web pemerintah Xinjiang, mendesak para pemimpin partai untuk membawa “hadiah” makanan untuk para pemimpin desa setempat untuk memastikan bahwa mereka makan selama bulan Ramadhan.

Perintah serupa untuk membatasi kegiatan Ramadhan juga diposting di website lain pemerintah daerah. Biro pendidikan di Wensu mendesak sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa siswanya tidak masuk masjid selama bulan Ramadhan.

Kelompok hak asasi di pengasingan, World Uyghur Congress, memperingatkan kebijakan akan memaksa “orang-orang Uighur untuk menolak (kekuasaan Cina) lebih jauh.”

“Dengan melarang puasa pada bulan Ramadhan, Cina menggunakan metode administratif untuk memaksa orang Uighur untuk tak beribadah selama Ramadhan,” kata juru bicara kelompok, Dilshat Rexit, dalam sebuah pernyataan.

Xinjiang adalah rumah bagi sekitar sembilan juta orang Uighur yang berbahasa Turki dan mayoritas beragama Islam. Banyak yang menuduh pemerintah Cina melakukan penganiayaan agama dan politik atas etnis ini.

Wilayah ini beberapa kali diguncang oleh kekerasan etnis. Namun sejauh ini Cina membantah klaim bersikap represi dan bergantung pada puluhan ribu pejabat Uighur untuk membantu mengatur pemerintahan di Xinjiang.

%d blogger menyukai ini: