Hebatnya Aceh ……….


15 Tahun Buletin Jumat (2)
1506456_898721806808558_2015444007817856777_n
Di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah menerbitkan dan mengeluarkan sertifikat halal. Satu kemajuan dan terobosan, meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Revisi Undang Undang Perlindu ngan Konsumen NO 8 Tahun 1999, hingga kini belum juga rampung, pemba hasan tentang kewenangan sertifikasi halal, baik tentang obat-obatan mau pun tentang makanan masih tarik ulur, Menteri Kesehatan terli hat belum setuju mengenai sertifikikasi halal obat-obatan, belum adanya pengganti unsur lain menggantikan unsur yang diharamkan umat Islam sebagai alasannya.

Makanan dari luar terus membanjiri Indonesia, terutama Batam, berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang memang sebagai pusat perdagangan dunia, hampir dari semua jenis makanan di dunia terlihat beredar di Batam.

Menjadi keprihatinan Buletin Jumat (BJ) tidak adanya laboratorium yang memadai untuk memeriksa DNA Babi, Indonesia melalui LP POM nya hanya memeriksa barangan berdasarkan listing.

Nyaris tidak pernah terdengar temuan makanan yang mengandung unsur babi, bahkan daging babi gelon dongan dicampur dengan daging sapi yang beredarpun info dari masyarakat.

Kasus Ajinamoto, memakai enzyme babi dalam prosesnya, diketahui sete lah petugas pabrik yang memberita hukannya.
BJ, mengunjungi Pusat Halal di Chulalongkorn University Bangkok Thailand, Negara minoritas muslim itu memiliki laboratorium yang terlengkap di Dunia. Tidak hanya memeriksa jenis makanan yang akan diedarkan oleh pabrikan, dan memberikan rekomen dasi kepada Majelis Ulamanya, mereka pun mengembangkan penelitian pengganti unsur babi.

Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim jauh tertinggal dari Malaysia dalam soal produk halal ini, beberapa Negara malah belum mengakui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia. Beda jauh dengan Negara tetangga kita itu, malah lebih 50 negara yang mempunyai lembaga halal telah bekerjasama dengan mereka, dengan mendaftarkan semua produknya. Jadi tidak menjadikan hal yang sulit untuk menelurusi produk mereka yang beredar.

Sertifikat oleh Pemerintah

Ada pemikiran, LP POM MUI hanya memberikan rekomendasi saja ke pada Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama sebagai fasilitator nya, demikian juga ormas besar lain seperti NU,Muhammadiyah mempu nyai LP POM tersendiri.

Di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah menerbitkan dan mengeluarkan sertifikat halal. Satu kemajuan dan terobosan, meskipun belum ada undang-undangnya yang mengatur.

Di Cina dari kunjungan BJ ke negeri mayoritas peng-konsumsi babi terbanyak di dunia itu, setiap provinsi mengeluarkan masing masing sertifikat untuk makanan halalnya. Sama dengan di Vietnam ada beberapa Lembaga yang mengeluarkan sertifikat Halal.

Hal beragamnya pengeluar sertifikat halal dalam satu Negara dari penelitian temuan BJ, agak susah juga memantau nya, temuan terkahir di Vietnam ada mie rasa babi bersertifikat halal. Begitu juga di China, restoran halal, belum dipercaya dijamin oleh penduduk muslimnya sendiri. Tetapi paling tidak mereka mengerti, para produsen itu mengapa harus halal.

Beragam logo halal BJ temui dalam satu Negara, memang agak menyulitkan dalam segi pengawasan, negara itu memang minoritas muslim, di Indonesia mungkin tetap pemerintah yang mengeluarkan sertifikat halal tetapi berdasarkan rekomendasi dari lembaga Islam yang kompeten, dan tentunya mempunyai peralatan pemeriksaan kehalalan makanan itu.

Seperti sekarang ini pelaku usaha seakan tidak peduli terhadap kehalalan makanan yang disajikan, toh tanpa disertifikasi pun dagangan mereka laris terjual. Jadi sangat perlu segera digesa Undang Undang Jaminan Halal.

Disamping itu pengurusan yang masih bertele-tele dan kurangnya sosia lisasi, membuat para pelaku usaha enggan membuat sertifikat halal, bahkan untuk memperpanjangnya pun mereka tak mau.

Jadi tidak heranlah asli produksi Indonesia yang bersertifikasi halal sangat jarang yang beredar sampai keluar negeri. (imbalo)

UU RI NO 40 TENTANG PERS (1)


10547456_892209664126439_2787480722696643427_nHampir lima belas tahun yang lalu, Undang – Undang Pers diundangkan, tepatnya 23 September 1999 oleh Presiden waktu itu BJ Habibie.
Kebebasan pers di jamin di Indonesia, tidak ada bredel- bredelan lagi itu intinya, tidak ada izin-izin lagi untuk menerbitkan media cetak , cukup berbadan hukum Indonesia, ada alamat lengkap ada dewan redaksi , semua itu tertuang dalam UU NO 40 tahun 1999 tentang PERS.

Lima belas tahun yang lalu Buletin Jumat (BJ) terbit untuk perdana kalinya, bertepatan dengan bulan ramadhan seperti ini, Gus Dur jadi presiden menggantikan BJ Habibie, datang ke Batam, membuka Forum Organisasi Zakat (FOZ) II.

BJ, hanya selembar kertas HVS ukuran F4 dicetak timbal balik, tulisannya berwarna biru, isinya memuat tentang kegiatan ke-Islaman antara lain masjid-masjid yang ada di Batam. Karena memang lembaga yang menaungi BJ adalah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Batam.

Masih ingat benar tulisan pertama tentang Masjid di Komplek perumahan Sukajadi Batam Center dengan Judul “Masjid Sukajadi Tak Jadi-Jadi” , pengembang nya cukup respon setelah membaca tulisan itu, dan berjanji untuk membangun struktur hingga 30% sebagaimana ketentuan bagi pengembang di Indonesia. Masjid yang terletak di perumahan elit di Batam itu kini terus bertambah luas, banyak jamaahnya terutama pada shalat magrib, tak henti henti, mungkin karena terletak di jalur sebelah kiri jalan arah ke Batu Ampar dari Tanjung Uncang, memudahkan terutama para pekerja galangan.

Di perumahan Legenda Malaka, pengembangnya belum menyiapkan lokasi untuk tempat Ibadah, ratusan kepala keluarga muslim telah bermukim disana, solusi atas kesepakatan warga dibuat masjid di luar lokasi tanah pengembang, hingga sekarang masjid itu kokoh berdiri dan telah berdiri pula lembaga pendidikan . Ternyata tempat masjid itu berdiri adalah jalur alternative sebelah kiri jalan menuju Bandara.

Kawasan Industri Muka Kuning punya masjid namanya Nurul Islam, dibangun oleh pengelola, tak mampu menampung jumlah jamaah lelaki, terutama pada shalat jumat, sudah dipasang tenda sampai keluar hanya bisa menampung ribuan orang saja, beberapa tenan yang karyawannya ratusan bahkan ribuan orang, melaksanakan shalat jumat di ruang serbaguna, ribuan hektar luasnya, puluhan tenan besar menempati kawasan, puluhan ribu karyawan di kawasan industri itu, delapan puluh present Islam, masjid hanya satu, Alhamdulillah atas usulan DMI Batam, berdiri masjid Nurul Iman lokasinya diluar lokasi kawasan industry Muka Kuning, tak apalah.

Hampir semua pengembang di Batam sejak awal lagi, tidak menyiapkan sarana tempat ibadah untuk umat Islam ini, perumahan Anggrek Mas, hanya memberikan secuil lokasi tanah dibelakang sekolah Juwita, sekarang masjid itu di perbesar, karena tidak mampu lagi menampung jamaah dari tiga lokasi Anggrek yang lain.

Hingga ke hari ini Lapangan Terbang Internasional Hang Nadim, belum memiliki masjid tersendiri, rencana perluasan tahap III, konon kabarnya akan di bangun sesuai rencana lokasi didekat areal parkir, karyawan dan pekerja muslim , shalat jumat di komplek perumahan bandara, dulu ada bekas mushala direksi kit dijadikan masjid untuk pelaksanaan shalat jumat.

Di pelabuhan sekupang pun belum memilik masjid, pekerja disana shalat jumat ke masjid terdekat di komplek Telkom .
Yang ironis, belasan tahun umat islam, di daerah Batam center, terutama karyawan Otorita Batam, Pemko Batam, dulu, shalat jumat di lantai tiga ruang serba guna kantor Otorita itu. Namanya ruang serbaguna, terkadang dibuat untuk acara kebaktian umat lain (non islam), kadang acara music, kesenian, pelantikan pejabat dan lain-lain. Alhamdulillah berdiri masjid raya Batam, digesa cepat semula 4 tahap menjadi satu tahap saja.

Iya , Buletin Jumat identic dengan masjid, karena dibawah naungan lembaga DMI tadi, termasuklah tempat shalat bagi karyawan muslim yang ada di mall-mall, hanya seadanya saja.

BJ sempat tidak terbit beberapa saat, karena kami tidak menjadi pengurus DMI lagi, setelah itu tebit lagi tetapi di kelola oleh Yayasan Lembaga Konsumen Muslim (YLKM) Batam.

Marak pula makanan yang tidak halal, masuk dan membanjiri Indonesia, termasuk paha ayam dari Amerika masuk ke Batam, kasus ini mencuat hingga Nasional, Buletin Jumat sampai ke pengadilan, pejabat yang berwenang di Batam, tidak bisa secara langsung menutup media yang hanya selembar itu, terganjal UU NO 40 tentang PERS diatas, menurut Parni Hardi kepala kantor berita ANTARA saat itu, walau hanya selembar, memuat dan menyajikan berita tulisan rutin dan terus menerus adalah pers. Merasa tertolong oleh ketentuan itu, kami pun beli mesin cetak sendiri agar BJ tetap terbit.

Gua Gua di Cina


LEBIH dari 30 juta orang Cina hidup di gua-gua, dan banyak dari mereka tinggal di Provinsi Shaanxi. Presiden Cina, Xi Jinping, dikabarkan tinggal di sebuah gua ketika ia diasingkan ke Provinsi Shaanxi selama revolusi kebudayaan.
Di Provinsi Xinjiang gua gua ini banyak dihuni suku Uyghur, dikala musim sejuk gua gua yang mengandung batu bara itu terasa hangat, tidak memerlukan pemanas lagi .
Penduduk Cina yang tinggal di gua gua ini jauh lebih banyak dari penduduk Malaysia, bahkan Saudi Arabia.

%d blogger menyukai ini: