Singapura Bertambah Luas dengan Curi Pasir Indonesia


Pekan pertama Februari ini, Armada Maritim Barat TNI-AL telah menangkap sejumlah kapal pengekspor pasir yang tengah berlayar di perairan Kepulauan Riau menuju Singapura. Dalam pemeriksaan awal diketemukan bahwa kapal-kapal pengangkut pasir tersebut beroperasi secara ilegal.

Penangkapan ini mau tidak mau menaikkan suhu politik hubungan kedua negara yang memang sering naik turun bagai tegangan kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ada kenyataan yang amat memprihatinkan di balik peristiwa-peristiwa penangkapan kapal-kapal pengangkut pasir Singapura. Kasus ini bukan kasus baru, sudah terjadi sejak zaman awal Orde Barunya Suharto, dan dibiarkan oleh presiden-presiden selanjutnya hingga Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa.

Selama ini Singapura memang telah dikenal sebagai tetangga yang tidak ramah, mau menang sendiri, dan licik. Tabiat-tabiat ini sesungguhnya tidak aneh jika melihat kedekatan antara Singapura dengan Zionis-Israel yang begitu erat sejak negara ini dilahirkan. Perdana Menteri Singapura pertama, David Saul Marshall, sendiri berdarah Yahudi.

Program Lee Kuan Yew

Lee Kuan Yew merupakan Bapak Singapura. Setelah memodernisasi sistem ketentaraan Singapura dengan mengadopsi sistem ketentaraan Zionis-Israel, bahkan para instrukturnya diterbangkan langsung dari Tel Aviv, Perdana Menteri Singapura ini membangun apartemen-apartemen di seantero negara kota itu. Lee menyadari bahwa dengan luas yang hanya sekitar 500 kilometer persegi, Singapura tidak akan mampu menampung semua warga negaranya dengan baik.

Untuk itulah Lee bersama para pembantunya mencari akal agar luas wilayah Singapura bisa bertambah dengan cepat. Akhirnya pada tahun 1976, Lee mengumumkan sebuah proyek besar penambahan luas wilayah Singapura lewat jalan reklamasi pantai-pantainya. Lee mencanangkan, gerakan reklamasi pantai-pantai negaranya akan terus dilakukan hingga tahun 2030, yang berarti dilakukan selama lebih kurang 54 tahun, dan memerlukan pasir sebanyak 8 miliar kubik. Reklamasi pantai dipusatkan di pantai barat dan timur.

Wilayah-wilayah yang akan direklamasi antara lain di West Bank East Bank, Jurong Phase III-B, Ubin Island, Jurong Phase IV-A Tekong Island, Jurong Phase IV-B Changi Phase 1-A, Tuas Extention Phase 4 Changi Phase 1-B, Jurong Phase I Changi Phase 1-C, Jurong Phase II Punggol, Southern Island Other Package, dan Sentosa Island.

Lalu dari mana sumber pasirnya? Dengan gampangnya Lee Kuan Yew memanfaatkan tabiat koruptif yang dimiliki banyak pejabat Indonesia, baik pejabat lokal maupun pusat, baik yang sipil maupun berseragam, dengan menyodorkan segepok uang lantas menggaruk pasir Riau dan mengangkutnya untuk menimbuni pantai-pantai Singapura.

Proyek reklamasi pantai Singapura ini telah berhasil menyelesaikan penambahan wilayah pantai seluas 100 kilometer persegi (Kompas, 16 Mei 2002). Dalam rencana Singapura, setidaknya negara ini harus mereklamai wilayah pantainya seluas 260 kilometer persegi, sehingga tinggal 160 kilometer persegi lagi pantai yang akan direklamasi. Untuk itu semua dibutuhkan timbunan pasir sebesar 1, 8 miliar meter kubik.

Menurut Harun Al-Rasyid Martohandoyo dalam disertasi doktoralnya di IPB (2002), dari sejumlah hasil pengamatan di lapangan, khususnya dari Ketua dan Sekjen Asosiasi Pengusaha Penambangan dan Pemasaran Pasir Laut Indonesia (AP4LI) Eddy S Poluan dan Erma Hidayat, mereka menyatakan bahwa para pengusaha yang tergabung dalam d’Consortium, sebagai penyewa Kapal Keruk Pasir Laut asing telah melakukan pencurian pasir laut kemudian diekspor ke Singapura.

Eddy mengatakan para pengusaha yang tergabung dalam d’Consortium itu dibekingi “orang kuat” dari TNI dan dari instansi lainnya, seperti Bea dan Cukai. Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR yang juga Anggota Komisi V DPR-RI Ir. Afni Achmad mengatakan bahwa reklamasi di Singapura dengan cara mengimpor pasir laut dari Kepulauan Riau telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek teritorial tapi juga ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup.

Sebenarnya tidak semua ekspor pasir laut ke Singapura ilegal, ada juga yang legal. Tapi kenyataan di lapangan, jumlah pasir laut yang dikirim ke Singapura secara ilegal jauh lebih banyak ketimbang yang resmi.

Di luar pasir, penyelundupan aneka komoditas Indonesia ke Singapura sebenarnya sudah lama terjadi, sejak pra perang kemerdekaan. Penyelundupan Kayu, Karet, Kopra, BBM, hasil laut termasuk perikanan, TKW/TKI, Pasir Laut dan lain sebagainya jelas telah merugikan negara triliyunan rupiah tiap tahunnya, dan ini sudah berlangsung puluhan tahun.

Selain reklamasi, sebagian pasir itu juga dipergunakan Singapura untuk membangun negaranya, seperti konstruksi apartemen dan infrastruktur lainnya.

Selama lebih kurang 20 tahun, Singapura sebagai konsumen pasir laut Indonesia telah menggunakannya sebagai bahan dasar konstruksi bangunan gedung-gedung pencakar langit, reklamasi pantai, dan perluasan kawasan Bandara Internasional Changi serta kawasan Industri sekitarnya.

Hasilnya, tahun 1991 luas wilayah Singapura tercatat hanya 633 kilometer persegi, namun pada tahun 2001 wilayah Singapura bertambah luas menjadi 760 kilometer persegi atau bertambah luas 20 persen dalam waktu sepuluh tahun!

Permintaan yang besar dari Singapura terhadap pasir laut Kepulauan Riau menyebabkan banyak didirikan usaha penambangan pasir, yang resmi, setengah resmi, maupun yang liar. Usaha ini menjamur di banyak bagian pantai Riau.

Pada tahun 2001 tercatat sedikitnya 140 perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir laut. Dari 140 perusahaan penambangan, hanya dua yang disertai kelengkapan AMDAL. Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar memegang izin dari Propinsi dan Kabupaten di Pemda Riau sejalan dengan penerapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otda).

Dalam masalah perizinan, sebelum berlakunya UU No. 22/1999, ekspor pasir laut di Kepri ditangani oleh Departemen Pertambangan sejak tahun1970-an dan pernah selama 2 – 3 tahun diserahkan pengelolaannya kepada Otorita Batam. Setelah itu diambil kembali oleh Departemen Pertambangan Pusat.

Sejalan dengan berlakunya UU Otda, penanganan penambangan dan ekspor Pasir Laut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Di kemudian hari terbukti, perpindahan pengelolaan dari pusat ke daerah ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan bagi daerah itu sendiri. Ketika di bawah pusat, banyak pejabat pusat yang bermain, maka ketika daerah yang mengelola, keuntungannya pun hanya dinikmati pejabat daerah itu saja bersama dengan aparat keamanan setempat. Rakyat kecil sama sekali tidak mendapat apa pun.

Kelicikan Singapura, yang menjadi tempat pelarian bagi Konglomerat Hitam Indonesia, semakin terlihat ketika Singapura secara sepihak menunda melanjutkan pembahasan Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia dalam waktu yang tidak diketahui. “Sampai batas-batas teritorial Singapura menjadi jelas, ” ujar pemerintah Singapura. Kalimat ini sama saja artinya dengan “Sampai proses reklamasi pantai Singapura selesai.” Ya, sampai wilayah kedaulatan NKRI berkurang karena wilayah Singapura bertambah luas. Agaknya sudah waktunya bagi kita untuk bersikap lebih tegas kepada ‘Basis Israel di Asia Tenggara’ ini. (Rz)

Di post dari www.eramuslim.com

Iklan

Traktor pendek itu adalah babi.


Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam dalam satu kesempatan pertemuan dengan tokoh2 Adat dan Agama Islam di rumah beliau di Batam, menyebutkan tidak kurang dari 8.000 ekor babi yang di ternak secara liar di Batam , yang tersebar di berbagai kecamatan.

Ini yang merisaukan hati beliau sebagi orang yang ditinggikan seranting dan dikedepankan selangkah, dia minta tindakan tegas pemerintah untuk menertibkan peternak-pertenak liar yang sebagian berada di kawasan hutan lindung dan ada juga yang terletak ditengah pemukiman masyarakat seperti di Bengkong Polisi.

“Tapi hal ini baru belakangan ini “ujar ketua Lam Imran AZ, dulu tak ada ternak babi , sekarang ada di mana-mana. Peternakan babi ilegal di pemukiman Batam meresahkan warga, kata Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Perikanan Kota Batam Suhartini. “Selain masalah penyakit, sanitasi warga juga terganggu,” katanya. Menurut Suhartini, sebagian peternakan babi tidak berkandang, sehingga mengganggu warga. “Pencemaran udara,” kata dia mengeluh.

Mungkin status lahan di Batam yang hampir sama dengan keadaan awal kemerdekaan di kesultanan Deli , Langkat di Tanah Karo,  yang dihabiskan Raja2 nya didalam revolusi rakyat, pada tahun 1947. Sehingga dengan mudahnya orang memakai lahan untuk membuat rumah, berternak babi.

Dalam buku Tuanku Rao Mangaraja Onggan Palindungan halaman 462 suksesnya orang Toba menguasai lahan di bekas kerajaan yang dihabisi raja2 nya itu dengan mendatangkan tractor -pendek  (b)2 . Honor where honor is due!! Orang2 Karo tegas lebih jempol dari pada penduduk Angkola Jae, Mandailing, Rao, dan Kotacane, dimana orang2 Toba yang Kristen sukses besaar mengusir para tetangga, dengan mendatangkan tractor pendek. Mundur segala Ummat karena downstreams menjadi Haram segala air Wuduk. Tractor pendek itu adalah babi.

Peternak babi ilegal itu kini sudah punya persatuan dibawah ini beberapa kutipan dari media yang terbit di Batam yang menulis tentang keberadaan mereka.

BATAM (BP) – Sedikitnya 100 orang warga Tanjungpiayu yang kesehariannya sebagai peternak babi melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, Selasa (29/7), sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka menolak Perda Ketertiban Umum yang mengharuskan pemusnahan peternakan babi di Kota Batam.

Menurut Hurbo Panjaitan (41), salah seorang peternak babi, mereka menolak keras rapat mediasi harga penggantian ternak babi oleh pihak pengganti (pembeli). ”Belum ada kesepakatan. Tiba-tiba dilayangkan surat tentang penentuan harga pembelian,” kata Hurbo, ayah tiga orang anak ini.
Hal senada juga diungkapkan Mardin Sihotang (45). Jika nanti peternakan babi dimusnahkan, lalu bagaimana dengan nasib kami. ”Penyambung hidup kami dari sini,” sambung Mardin.
Ratusan peternak tersebut disambut langsung Kabid Peternakan KP2, Sri Yunelli yang didampingi staf KP2 lainnya dengan kawalan beberapa petugas Satpol PP di depan pintu masuk kantor KP2. Sri yang berbicara sebagai mediator tanpa basa-basi menyampaikan langsung tentang penentuan penggantian harga ternak babi peternak oleh pihak pembeli. Sontak ucapan Sri membuat ratusan peternak geram. ’’Kami tidak terima. Tidak ada istilah Jual Beli,” sorak peternak spontan.
Namun Sri tetap berbicara. Keputusan ini berdasarkan hasil kesepakatan. ’’Belum ada kesepakatan,” teriak peternak itu kembali. Meski demikian, Sri tetap berbicara, jika bapak/ ibu tidak bersedia menjual kepada pihak yang telah disepakati, maka bapak/ibu boleh menjual kepada pihak lainnya.

“Hingga batas waktu yang ditentukan,” ujar Sri dihadapan peternak.
Jelas saja kata-kata yang dikeluarkan Kabid peternakan tersebut membuat riuh suasana. Hingga akhirnya Jamis Panjaitan, perwakilan peternak babi Tanjung Piayu meminta pihaknya diberi kesempatan berbicara.
Ketika mikrofon berada di tangan Jamis. Jamis langsung berseru. Dalam permasalahan ini, Pemko Batam melalui Dinas KP2 dianggap berlaku tidak adil. “Kami tidak setuju juka peternakan babi dianggap penghasil limbah dan perusak hutan serta lingkungan,” kata Jamis. Bukankan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keanekaragaman ras, suku, agama dan budaya. “Lalu kenapa harus dimusnahkan,” tanyanya kepada petugas KP2 tanpa menuntun jawaban langsung.
Untuk itu, Jamis yang mengatasnamakan seluruh peternak babi di Batam meminta agar pemerintah meninjau ulang kembali Perda Ketertiban Umum tersebut.
“Sekarang tidak ada istilah jual beli. Kami hanya ingin berbicara dan jawaban jika melalui instruksi Walikota maupun DPRD,” tukas Jamis. Kemudian dengan menyerukan hidup peternak, ratusan warga tersebut meninggalkan kantor KP2 tanpa menghiraukan pegawai KP2 dan petugas. (cr10)

PETERNAKAN BABI ILEGALRESAHKAN WARGA BATAM

Terdapat belasan peternakan babi ilegal yang tersebar di enam kecamatan kota Batam, Batu Aji, Sekupang, Sagulung, Bulang, Nongsa dan Sungai Beduk.

Berdasarkan perhitungan Dinas KP2, sedikitnya ada 4.500 ekor babi yang tersebar di seluruh peternakan di Batam.

Peternakan babi di Batam dikelola sekelompok warga. Hasil peternakan digunakan untuk konsumsi lokal. “Tidak dikirim ke pulau luar,” kata Kepala Dinas.

Ia menyatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, ternak babi di Kota Batam dipusatkan di Pulau Bulan. “Jadi, semua peternakan di Pulau Batam ilegal,” katanya menegaskan.

Dinas KP2 berencana menertibkan peternakan babi ilegal tersebut karena meresahkan masyarakat.

Sebagai solusi, dinas menyanggupi mencari pembeli babi, agar peternak tidak rugi.
“Atau, mereka konsumsi sendiri,” kata Kepala Dinas.

Dinas KP2 akan menyosialisasikan kebijakan tersebut awal Juli 2008. **


Peternakan Babi akan Ditertibkan
Peternakan Babi Akan Ditertibkan
Rabu, 13 Agustus 2008 | 09:34:56
Mengganggu Penerbangan di Bandara
Batam (BCZ)
Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama instansi terkait akan menertibkan peternakan babi mulai akhir Agustus mendatang.ari PeternakanKawasan pertama yang akan ditertibkan adalah kawasan bandara Hang Nadim. Babi di kawasan ini dianggap membahayakan aktivitas penerbangan.”Kami beri waktu sampai akhir Agustus kepada peternak di kawasan Bandara dan Nongsa untuk pindah. Kami tak bisa menunda lagi, karena kami sudah mendapatkan teguran. Kalau peternakan babi masih ada di bandara, kelayakan bandara Hang Nadim bisa dianulir dunia internasional,” kata Kadis Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (KP2K) Batam Suhartini .Kawasan kedua yang akan ditertibkan setelah bandara adalah dam Duriangkang dan Seibeduk serta Batuaji. Sehingga, ia meminta para peternak untuk bersiap atau menertibkan sendiri ternak mereka sebelum tim terpadu turun ke lokasi.”Setelah di bandara, kami stop penertiban selama sebulan penuh bulan puasa. Baru setelah itu, penertiban berlanjut di kawasan Duriangkang dan Batuaji,” tukasnya.

Rapat dengar pendapat kemarin itu, berlangsung dalam suasana tegang. Pimpinan sidang Sahat Sianturi berkali-kali menegaskan kepada para peternak agar mematuhi aturan yang ada. Tak ada aturan untuk melarang beternak, kata Sahat, tapi di pulau Batam (kawasan mainland) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tak ada alokasi untuk peternakan babi.

”Di lima kecamatan yang saat ini ada peternakannya, yakni di Nongsa, Seibeduk, Batuaji, Sagulung dan Sekupang itu tidak diperuntukkan bagi peternakan babi. Pemko sudah memberi waktu, jadi silakan digunakan sebaik-baiknya,” kata Sahat.

Senada dengan Sahat, Irwansyah mendukung penertiban peternakan babi di luar kawasan yang sudah ditentukan. ”Setahu saya, di RTRW Batam itu peternakan babi hanya ada di pulau Bulan. Selain itu tak ada, karena sesuai masukan dari Departemen Peternakan itu peternakan babi termasuk peternakan yang memiliki aturan khusus sekaligus harus tetap memperhatikan kondisi budaya masyarakat setempat,” tukas Ketua DPC PPP Batam itu.

Ketua umum tim pemelihara ternak babi James Panjaitan meminta Pemko mengundurkan waktu penertiban. Menurut James, tenggat waktu sampai akhir Agustus dianggapnya terlalu mepet bagi peternak di kawasan bandara untuk pindah. ”Kalau bisa tolong lebih bijak lagi. Beri kami waktu lebih lama lagi,” kata James.

Peternak juga meminta kepastian dimana lokasi yang tepat bagi peternakan babi sehingga mereka bisa menyiapkan lahan. Untuk pencarian lokasi itu, Suhartini meminta kepada para peternak untuk datang ke kantor Dinas KP2K di Sekupang.

Sejumlah peternak lain meminta Pemko dan Otorita Batam memperhatikan nasib mereka. Banyak yang mengaku tak bisa bekerja di sektor lain selain beternak babi, sehingga jika ada penertiban dan tak ada alokasi khusus untuk peternak babi di Batam, mereka tak bisa bekerja lagi. ”Anak saya sudah dua, dan ada yang sekolah. Kalau peternakan babi dimusnahkan, bagaimana nasib kami ini,” kata seorang peternak.

Berdasarkan perhitungan Dinas KP2K, sedikitnya ada 4.500 ekor babi yang tersebar di seluruh peternakan di Batam. Sementara berdasarkan catatan peternak, terdapat 500 KK yang mengembangkan usaha ternak babi dengan jumlah ternak 15-300 ekor. (BCZ)

Musholla di Mega Mall Batam Center


Soal keberadaan Musholla yang ada di Mall2 acap menjadi keluhan pengunjung, tidak hanya di Batam, di kota lain pun keberadaannya cukup memprihatinkan.

Di Mega Mall Batam Center misalnya, mushollanya  hanya dapat menampung sekitar 20 orang saja, bangunan yang hanya 4 x 4 M itu terletak diluar bangunan induk arah jalan masuk, sebelah lapangan parkir.

Terlihat saat magrib tiba, musholla itu tak dapat menampung orang yang akan shalat. Sehingga shalat dilakukan hingga lima rombongan berjamaah pun masih banyak lagi yang antri, bila 1 rombongan jamaah memerlukan waktu 5 sampai 7 menit, alamat akan habis lah waktu magrib yang singkat itu.

Tidak hanya karyawan yang bekerja di Mall itu yang akan shalat , pengunjung pun cukup ramai, apalagi di akhir pekan, seperti hari sabtu dan hari minggu tanggal 9 dan 10 Agustus 2008 yang baru lalu, berjubel nya pengunjung tak mampu menampung mereka yang akan shalat magrib,banyak pengunjung yang berasal dari Singapura dan Malaysia yang menghabiskan waktunya di Batam.  

Bukan hanya di Mega Mall, beberapa tempat shalat seperti di DC Mall, Nagoya Hill – Batam juga sama. Di kedua Mall ini tempat shalat juga terletak di tempat parkir dan luasnya tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang mencapai 2.000 hingga 4.000 pengunjung tiap harinya.

Di Surabaya, tempat shalat di pusat perbelanjaan seperti Plaza Tunjungan juga sama. Tempat shalat di mall terbesar di kota Pahlawan itu juga terletak di lapangan parkir lantai atas. Bahkan, untuk mencapainya harus berjalan dengan jarak yang lumayan jauh. Maklum, mall ini gabungan dari lima gedung. Sehingga tak heran jika mall ini terluas di Surabaya. Namun sayang, tempat shalat juga mengalami nasib yang sama. Tak sebanding antara luas dan jumlah pengunjungnya. 

Tapi di toko buku walisongo Jakarta, di lantai dasar nya malah ada masjid, setiap jumat toko buku yang cukup banyak pengunjung nya itu ramai dipadatai jamaah yang akan melaksanakan shalat jumat, tidak hanya karyawan dan pengunjung  yang ada disitu yang shalat malah karyawan instansi disekitar nya pun turut.

Seorang kawan nyeletuk, ya gimana lagi yang punya mall kan bukan orang muslim, kalau toko buku walisongo kan muslim, pantas di mall dia buat tempat shalat seadanya saja. Mungkin salah satu jalan keluarnya  sewa saja satu ruangan untuk tempat shalat seperti agama lain menyewa  ruangan untuk acara kebaktiannya , namanya juga mall kan orientasi nya bisnis, tambah kawan tadi.

Tapi ada beberapa mall dan pusat perbelanjaan yang jadi tutup di Batam karena ditinggal pengunjungnya, karena tak punya tempat shalat, seperti Ramaya, dan Robinson itu dulu tak ada tempat shalat nya dijadikan satu, ya kan sekarang jadi satu, yang satu tutup, begitu juga carnaval mall , mymart,  satu lagi di depan nya malah terbakar.

Eeeeee………bukan nyumpahin lho, tapi kalau karyawan sendiri yang muslim repot mau beribadah, lagian mall2 itu tutup karena ada mall baru celetuk kawan yang lain, memang nya sudah ada penelitian karena tak ada nya tempat shalat sehingga mall-mall itu tutup? tanya nya.

Tapi tak dapat dipungkiri, entah kebetulan mall-mall yang tutup disebut diatas, tak menyediakan tempat shalat yang layak kepada pekerja nya…………. dan kepada pengunjung muslim yang takut shalat  nya akan tertinggal karena ngunjungi mall yang tak menyediakan tempat shalat yang memadai, adalah korelasinya ujar kawan tadi………… yakin.

Wallahualam.

%d blogger menyukai ini: