Citilink : Berburu Tiket Murah Batam-Surabaya-Batam


Ruang kedatangan Bandara Internasional Hang Nadim di Batam masih  terlihat sepi tanggal 23 September 2008 pukul 12.30 wibb.

Mungkin karena kurang nya penumpang dari Surabaya ke Batam hingga ke hari ini 23/9 harga tiket citilink Batam Surabaya rp. 99.000,- tambah tax dan lain lain total semuanya sebesar rp. 333.000,- murah sekali, dibandingkan dari Batam ke Surabaya harga dasar nya rp. 1.008.000,- ditambah tax dan lain-lain menjadi sebesar rp. 1.360.000,-

Jadi juga Jogie, anakku pulang ke Batam, libur kuliah hanya dari tanggal 27 september 2008 sampai tanggal 06 Oktober 2008, tiket dari Surabaya – Batam sudah di pesan jauh-jauh hari https://imbalo.wordpress.com/2008/09/06/citilink-dan-air-asia/ , tetapi untuk Batam – Surabaya ….tunggu dulu, biasa,  masih cari-cari dulu, apakah ada yang lebih murah, yakh kalau tak ada alternatif lain mungkin sampai Jakarta dengan pesawat Jakarta – Surabaya dengan Kereta.

Hunting di internet, cari tiket murah, ya mesti sabar, mungkin ada bokingan yang batal, bisa langsung seperti Sudarmaji misalnya dari Johor  Bahru Malaysia mau pulang ke Malang, tanggal 30 September 2008 dapat citilink rp. 1.360.000,- padahal teman nya sudah terlanjur beli tiket Mandala dengan tanggal yang sama mencapai 2 juta.   

Dua jam sebelumnya tak ada penjualan tiket untuk penerbangan citilink di tanggal 30 September 2008 , yang ada sampai tanggal 02 Oktober 2008, “wah kan sudah lebaran pak” kata Sudarmaji. “yah terpaksa naik Mandala yang duajutaan” gerutunya. Klik sekali lagi lho ada untuk tanggal 30/9 , malah tanggal 29 masih ada juga.

Your Booking: A03HIX

Agency Code: B2C
Booking Date: 22/09/08

 

Rute   Tanggal Keberangkatan Kedatangan Dewasa
Surabaya – Batam   27/09/2008 09:50 13:00  1,008,000.00
Surabaya – Batam   27/09/2008 17:50 20:00  99,000.00

Ngebayangkan kalau kebijakan citilink dengan tiket murah nya ini sama dengan Air Asia, Route Batam – Bandung dibuka lagi, Batam – Jogja, kini Air Asia telah membuka route dari Batam – Kuala Lumpur. 

Wajah ceria seperti Sudarmaji, setelah pulang dari mencari nafkah menjadi TKI di negeri seberang, mendapat tiket tak terlalu mahal, menemui sanak keluarga di kampung halaman.

Bilis Molen dari Pulau Ngenang Batam Siapa Mau Beli?


Dah tingal beberapa hari lagi puasa, belum ada seorang pun yang datang menjenguk kami, tak ade korma,  keluh kak Lena perempuan 40 an yang tinggal di Pulau Ngenang Kecamatan Nongsa Batam, ” Hari minggu ni (21/9) saye nak ke Batam pak, apa bapak nak beli bilis molen?, nanti saya bawakan” tanya kak Lena kepadaku melalui HP nya. 

Desa Ngenang hanya sekitar 15 menit dengan pompong dari Telaga Punggur Batam, diseputaran Pulau Ngenang yang menjadi ibukota kelurahan  banyak pulau-pulau kecil lainnya seperti Pulau Todak, Pulau Kubung, Pulau Air Mas, Pulau Dapur Arang. Di Pulau-pulau kecil itu di dihuni sebagian besar oleh suku laut, hanya beberapa keluarga dari suku laut itu beragama Islam.  

Hari minggu pagi kak Lena dah sampai di Batam, sebelum ke Bengkong ke rumahku, Kak Lena ke Masjid Raya Batam (MRB) terlebih dahulu menemui petugas Lembaga Amil Zakat (LAZ), hendak menyerahkan daftar mualaf suku laut di pulau – pulau kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa itu, tetapi sang petugas belum ada.

Ada empat bungkus bilis molen dalam plastik masing2 @ 500 gram seharga rp 130.000,- yang dibawa Magdalena nama panjang kak Lena, bilis adalah sebutan untuk ikan teri oleh masyarakat Batam atau riau umumnya ikan teri ini di Malaysia dan singapura pun disebut bilis, untuk membuat bilis molen lumayan rumit ikan sekecil itu dibungkus dengan tepung trigu seperti pisang molen,  kayaknya memakan waktu memelintir adonan tepung terigu melilit ikan bilis (teri) yang kecilnya kira-kira sebesar cabe rawit itu.

Belum sempat nak merasa bagaimana gurihnya bilis molen yang dibawa kak Lena, karena sedang berpuasa, datang Anen, Anen adalah pria keturunan asal Sambas Kalimantan Barat, bang Anen demikian kami memanggilnya usianya sekitar 35 tahun sudah 18 tahun kami berkenalan, dia punya usaha sendiri sekarang buat kosen pintu jendela dari kaca, gypsum , partisi lainnya.

 “wah gurih sekali pak, enak ” kata bang Anen sembari senyum menikmati bilis molen   dari pulau Ngenang itu.

Kak Lena memang kreatif hasil kulit kerang laut pun dia buat menjadi perhiasan, dia adalah salah seorang wanita penggerak desanya, untuk memberdayakan penduduk di situ termasuklah suku laut.

Ke Bali, Jakarta, Bandung, UjungPandang, adalah antara lain kota-kota yang telah dikunjungi perempuan Dewan Kerajinan Provinsi Riau ini, kini ia ulang alik Batam – Tanjug Pinang sebagai pengerak PKK.

“Bukan Bilis molen saja pak, ada juga kue rokok, dan epok-epok kecil, enak lho pak ” kata kak Lena berpromosi, apalagi Lebaran sudah dekat, boleh lah kue dari Pulau Ngenang ini dijadikan sajian untuk tamu di Hari Raya.   

Siapa mau pesan? boleh menghubungi 081364377118 …………..

Speedy Macet Akibat Petugas Flexi


“Enggak bisa pak” kata pak Kus keluar dari ruang Warnet, hampir satu jam pak Kus di dalam ruang itu, warnet Hang Tuah hanya punya 4 unit komputer, warnet fasilitas sekolah ini sesekali dipakai anak-anak seputaran sekolah bermain game.  Nah , satu dari empat komputer tadi IP nya tabrakan dengan Lap Top yang sedang digunakan oleh pak Muzakkir.  

Agar tidak tabrakan IP nya seperti Lap Top milik guru-guru yang lain, yang juga menggunakan Hot Spot dari Wireless-G 2,4 Ghz , 54 Mbps, Broadband Router merk LINKSYS ini, pak Kus yang selalu memperbaiki kalau-kalau ada masaalah sekali ini malah keluar dengan muka yang agak kusut. Menyerah ?!!  Ada apaya? apa karena puasa pikirku?

Lha terus gimana, koq yang mau di ganti IP nya satu unit koq malah keempat nya tidak bisa dipakai, malah trouble. “Telpon 147 saja pak” kata mas Firman saat dihubungi ke HP nya, “Aku juga kalau speedy nya bermasaalah menghubungi kesitu” tambah mas Firman lagi. Mas Firman ini adalah staff Telkom Batam yang rajin menawarkan Speedy ke sekolah -sekolah, malah saat ini pun di sekolah kami sedang ada pelatihan buat blog untuk sekolah, untuk guru dan untuk murid.

Pelatihan membuat blog yang akan dipertandingkan itu memakai fasilitas sekolah di ruang komputer, ada sebanyak 25 unit komputer dengan sambungan telepon lain, tetap memakai speddy unlimited. 

Ya sudah menghubungi 147 saja pikirku, biasalah pertanyaan standar dari 147,  ditanya siapa namannya, telpon yang bisa dihubungi, apa sudah di restart ulang, “matiin dulu pak” kata operator 147 , sudah 3 kali” jawabku, karena biasanya kalau ada gangguan seperti itu di restart akan kembali normal.   

Wajah anak-anak yang akan bermain game tampak kecewa, di siang bulan ramadhan anak-anak diseputaran sekolah Hang Tuah antri yang akan bermain game dari warnet yang hanya memang satu-satunya di bengkong Polisi. Satu jam rp. 4.000,- bagi mereka sepertinya tak begitu mahal, mungkin karena bulan puasa anak-anak punya uang jajan tidak dipergunakan.

Akh restart lagi lah pikirku, sudah tiga kali tak bisa juga , lihat modem Aztech kabel masih seperti biasa ada lampunya tiga menyala ini pun ketiganya menyala, lha dimana salahnya ya? . “Kayak nya gak ada masaalah koq pak” kata mas Firman sembari menjelaskan kalau di tempat nya sedang OL.

Hem ternyata si Flexy yang lagi ada di atas tiang RB yang tak berapa jauh dari warnet Hang Tuah sedang memperbaiki , dan menarik dan memotong kabel udara, koq si Flexy? karena petugas yang ada diatas tangga di tiang RB itu memakai baju Flexy.  Jadi anak-anak yang sedang antri menunggu mau ngegame di depan warnet menunjuk kearah tiang telpon kalau ada petugas sedang diatas tiang, yang sedang bekerja .   

Mbok ya kalau ada perbaikan dikasih tahu dululah, kasihan pak Kus, biasanya untuk menukar IP tak lah pekerjaan yang sulit baginya, dua jam lebih sejak pukul 13.23 wibb hingga selesai Asyar Speedy di tempat kami “macet” dikirain karena ada kerusakan di Modem.  

Buku dan VCD Kaum Salibis Marak Lagi Di Batam


Sekolah Islam Hang Tuah Dikirimi Buku Sikap Hidup Kaum Injili

Amplop coklat berukuran 20 x 12 cm itu diserahkan kepadaku petang kemarin 17 September 2008, ada 3 keping prangko nilai 1000 an dua dan 2000 an satu, stempel pos yang tertera dari Jakarta tanggal nya tak jelas.

Ditujukan kepada Kepala Sekolah Islam Hang TUAH Jalan Ranai no 11 Bengkong Polisi kecamatan Bengkong , Kota Batam. setelah kubuka isinya sekeping vcd lebel nya tertulis Al Hijr (15) :47 : Yang Kuasa sudah ubahkan hati-keras Habib. VCD : 081314530520.

Dan sebuah buku berjudul Mengiringi Ahlul Surga …………. (..terus sampai ke Surga) Bacaan-penuntun bagi umat pencari surga. tertulis lagi : Buku ini bukan tentang agama, tetapi buku petunjuk bagi umat pencari surga yang bersungguh-sungguh. Tidak penting mengenal penulis buku ini : kebenaran dari buku ini saja diambil manfaatnya! pakai tanda seru lagi begitu yang tertulis disampul nya.

Buku kecil 20 halaman fotocopian ukuran 10 x 15 cm ini terdiri dari buku ke-satu yang berisi Siapa yang mampu menuntun ke Surga  isinya mengutip ayat-ayat Quran antara lain surah 19 : 71 diterjemahkan sekehendak penulis yang tak perlu menyebutkan namanya.

Beberapa tahun yang lalu buku-buku saku seperti ini marak dikirimi oleh kaum salibis kepada umat Islam di Batam, cetakan nya jauh lebih bagus dari yang sekarang. Mereka masih mencantumkan alamat penerbit meskipun dengan PO Box.  Isi nya enggak jauh beda ya tentang kebenaran Jesus dan menghujat Islam.  Bahwa Alquran itu tidak benar , bohong belaka.

Simanungkalit

Ketua MUI Batam KH Usman Akhmad, bersama beberapa tokoh Islam selepas sholat Jumat (19/9) di Masjid Raya Batam turut melihat rekaman VCD yang dikirim kaum salibis ini. Mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu ada seorang  bermarga Simanungkalit, karena menyebarkan buku seperti ini dihukum dalam penjara, Simanungkalit adalah  karyawan Otorita Batam, setelah keluar dia tidak bermukim di Batam konon kabarnya berada di Amerika.

Ternyata bukan Sekolah Islam Hang Tuah saja yang dikirimin paket ini, Sekolah Islam Permata Bunda pun mendapat kiriman yang sama.

Seri kedua buku Doa-Doa Ahlul Injiiili (dapat dibaca pada buku “Ketika Nafiri Berkumandang”) Saudara yang memerlukan buku “…..Nafiri …. ” dapat meminta agar dikirimi (cuma-cuma) dengan mengirimkan pesan sms kepada 081314530520.  Tetapi nomor HP yang dimaksud kami hubungi tidak diangkat, mungkin hanya menerima sms saja, dan sms yang kami kirimkan (tetapi bukan untuk minta buku Nafiri) menanyakan alamat pengirim buku dan VCD juga belum mendapat balasan.

 

Donor Darah di Bulan Puasa


Heeem…karena kemarin tensi agak tinggi, enggak jadi donor darah. Petang selasa 16 September 2008 selepas berbuka puasa, aku minta tolong dr Lando yang kebetulan praktek di klinik Hang Tuah untuk memeriksa tensiku, “Bagus koq tulang” katanya.  Dr Lando sehari-hari bekerja di Pusat Kesahatan Angkatan Laut Tanjung Sengkuang di Batam, siang disana malamnya bersama isterinya yang juga dokter gigi praktek di klinik Hang Tuah, karena di orang Batak dia suka memanggilku “Tulang “PMI Kekurangan Darah, Donor di Bulan Puasa

Tiba di Kantor PMI Batam sekitar pukul sembilanan malam, suster Desi petugas PMI disitu  terlihat senyum, kemarin mereka menganjurkan agar aku banyak mengkonsumsi timun, ya jadinya hampir setiap petang menu berbuka puasaku jus timun.

“Kemarin lumayan yang donor pak, stok hari ini (16/9) untuk golongan darah O ada 20 kantong” jelas Desi saat kutanya, karena tanggal 6/9 yang lalu stok darah golongan O hanya tinggal 11 kantong saja lagi. Sementra golongan darah B hampir 40 kantong.

Dua orang lelaki datang membawa surat rujukan dari Rumas Sakit Otorita Batam, memerlukan darah segera, “sebentar ya pak, saya layani yang minta darah dulu, yang donor belakangan gak apa apa kan?” kata Desi, karena memang aku yang lebih dulu datang kesitu. “Tak apa-apa ” jawab ku, terdengar pembicaraan Desi dengan kedua lelaki yang membawa surat rujukan tadi.

“Ini lelaki apa perempuan” tanya Desi sambil memperhatikan surat rujukan yang diajukan kepadanya “Perempuan ” jawab lelaki itu. “Biayanya seratus lima puluh ribu” ujar Desi lagi, sembari menjelaskan apa keberatan dengan biaya sebegitu untuk satu kantong dari yang diperlukan, tak jelas terdengar apakah 350 ml atau 250 ml. http://mariarina.wordpress.com/2008/09/15/setetes-darah-nyawa-sesama/ 

Kini giliran ku di tensi oleh Desi, sambil memeriksa tekanan di tensimeter, Desi menanyakan kartu donor, dan kapan terakhir donor. Akupun tak ingat kapan terakhir donor, sejak kepindahan PMI dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan di kp Seraya ke Nagoya, kayaknya belum pernah donor.

Enggak sampai 10 menit proses transfer darah ini telah selesai, sekantong darah sebanyak 350 ml dari tangan kananku,  diatas meja  telah tersedia  2 butir telur, enam butir pil warna merah dan sekotak jus kacang kedelai. Aku dibuatkan kantu baru lagi karena kartu lama tak tahu entah kemana dan selembar kartu ucapan terima kasih.

  

Mohon Jawaban dari Bank Muamalat


Penulis : Harry Rahardjo (IP: 125.165.108.23 , 125.165.108.23)
E-mail : harryrahardjo@yahoo.com
URL    :
Siapa  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=125.165.108.23
Komentar:
Waahh.. Alhamdulillah,.. 
Ahirnya ketemu juga Blog Bapak. Salut!

Boleh tanya tentang Bank Syariah, Pak?
Pernahkah bapak mengkaji secara mendalam praktek Bank Syariah?

Saya kebetulan nasabah Bank Muamalat Cabang Batam yang sedang bermasalah dengan Bank tsb.

Begini ceritanya;
Pada April 2006 saya mengagunkan rumah saya ke Bank Muamalat dan memperoleh kredit sebesar 150 juta. Oleh Bank Muamalat kredit ini di treatment sebagai Jual-Beli dalam Akad Al-Murabahah, yang isinya saya dianggap telah menjual rumah saya kepada bank Muamalat seharga 150 juta, dan saya wajib membeli kembali dengan harga 248 juta dengan cara mencicil dengan angsuran tetap sebesar Rp. 4,142,840,-  perbulan selama 60 bulan.

Apa artinya? Artinya Bank Muamalat telah mengambil margin sebesar 98 juta atau setara dengan 65,71%, dan dengan angsuran tetap sebesar Rp.4,142,840.- maka Bank Muamalat telah membebani saya setara dengan Bunga Flat 13,14% atau setara dengan Bunga Effektif 25,85%.

Memang Bank Muamalat dengan sistem Syariahnya tidak menerapkan sistem bunga. Mereka mengubah istilah bunga dengan istilah Margin. Tapi jika margin yang mereka patok ternyata lebih ganas daripada bunga, apakah hal ini malah tidak semakin memberatkan umat muslim yang menjadi nasabahnya?

Sekedar informasi di Bank Buana dan BII yang notabene adalah Bank Sekuler, justru lebih manusiawi dengan hanya mematok Bunga Flat antara 9% s/d 11% atau setara dengan Bunga Effektif 17% s/d 20% yang juga berlaku umum di Bank lainnya.

Cerita masih berlanjut;
Setelah saya mengangsur 20 kali, dan saya merasa kondisi saya semakin berat, saya bermaksud melunasi dan menutup rekening pinjaman tsb. Untuk itu saya datang menghadap Kepala Cabang untuk menanyakan Saldo Pinjaman Pokok yang harus saya lunasi.

Apa yang terjadi? Saya mendapatkan angka saldo yang  jauh berbeda dengan perhitungan saya sehingga saya menolak dan menanyakan validitas dan transparansi angka saldo tsb.

Saya disarankan membuat surat permohonan, tapi anehnya setelah saya mengajukan surat malah dibalas dengan jawaban yang sangat tidak masuk akal, yang mewajibkan saya membayar jumlah total 248 juta, padahal posisinya saya sudah mengangsur sebanyak 20 kali..

Tentu saja saya protes lagi dengan mengajukan surat kedua(2), tapi jawabannya malah saya masih diminta membayar dengan angka yang jauh lebih tinggi daripada angka saldo yang pernah dijelaskan ketika saya datang menghadap dikantor Bank Muamalat.!

Apa yang terjadi berikutnya?
Saya mengajukan protes dengan surat ketiga(3), tapi saya malah dijawab dengan Surat Peringatan! seolah-olah tidak pernah terjadi pertemuan maupun korespondensi sebelumnya….!

Apa tanggapan Bapak? Baik sebagai teman, sebagai pribadi yang bebas, sebagai sesama muslim, apalagi dalam kapasitas Bapak sebagai Ketua Lembaga Konsumen Muslim di Batam….?? Apakah perlu kasus ini diangkat ke publik?

Terimakasih,
Wassalam..

(Harry Rahardjo)

Koran Porno di Batam (2) Dan RUU RI Tentang Pornografi


“Iya pak” kata Farhan, sebaiknya gambar alat kelamin nya di kaburkan (samarkan), jangan jelas seperti itu, mengomentari gambar yang tertampil di Koran Porno di Batam.  Lha kalau menurut RUU RI tentang Pornografi ini Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

“Ngomong-ngomong belum ada komentar dari Posmetro pak” tanya Farhan lagi. Ya itu cuma ucapan terima kasih dari pak Rida K Liamsi kalau dia sudah dikabari di koran nya ada gambar seperti itu.

Jadi gambar alat kelamin (ko****) nya sudah dikaburkan Farhan, makasih ya.

Sebagaimana saran Farhan disamping blog nya keblog, aku bisa kena sanksi UU Pornografi?, RUU Pornografi ini akan disahkan tanggal 23 September 2008, Bali adalah daerah yang menentang keberadaan UU ini. Tetapi sebagian besar Ormas Islam mendukung segera di undangkan.
Dibawah ini kutipan dari http://detik.com RUU RI TENTANG PORNOGRAFI. 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFIDalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

Pasal 4

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

Pasal 29

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 42

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Pasal 4

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi

%d blogger menyukai ini: