Surat Terbuka Untuk Gubernur BI yang Baru


Tulisan ini pernah dikirimkan kepada Jenderal Sutanto KAPOLRI melalui email, nggak tahu apa sudah dibaca beliau atau belum, dan pernah pula dimuat oleh Koran Lokal Batam Pos di halaman opini. Sebagai tanggapan atas Berita “Aktivitas BNI Singapura masih Normal” yang dimuat di Batam Pos.

Tulisan ini ditulis 3 tahun yang lalu, saat itu Kepala BI di Batam adalah Tindomora Siregar , sampai hari ini pun belum ada data valid berapa pengiriman uang dari Singapura ke Indonesia, begitu pula pengiriman uang dari Malaysia.

Menyikapi Surat Edaran BI Terhadap Kiprah PVA

Sebagai orang awam tergelitik rasanya membaca berita di Harian Pagi Batam Pos Selasa (25/3) “Aktivitas BNI
Singapura Masih Normal”, demikian judul berita dimaksud. Aktivitasnya tidak terganggu kendati jasa layanan pengiriman uang ke tanah air disaingi oleh banyak lembaga remmittance lainnya. Hal ini ditegaskan Anizar MD Anis Head of Costumer Service Departement Bank BNI Singapura..

Selanjutnya menurut catatan Anizar, sehari-hari bank ini rata-rata melayani pengiriman uang ke tanah air antara 300 hingga 400 nasabah. Untuk biaya pengiriman uang dibawah 1000 dolar Singapura, BNI Singapura hanya mematok 25 dolar Singapura saja. Sedangkan bank sejenis tidak bisa melakukkannya. Bank lain mematok biaya antara 40 sampai 50 dolar Singapura. Jadi BNI lebih murah tegasnya.

Mari kita hitung-hitungan, kenapa para nasabah memilih lembaga remmittance lain diluar BNI, padahal BNI
Singapura telah mematok harga lebih murah dari bank lainnya. So pasti remmittance itu pun mematok harga
jauh dibawah yang dipatok BNI Singapura. Kalau dikonversikan 25 dollar Singapura, equivalen dengan Rp. 125.000,- Malah salah satu remmittance yang bekerja sama dengan salah satu lembaga keuangan bukan
bank di Batam sejenis Pedagang Valuta Asing (PVA) tidak memungut biaya apapun, hanya selisi kurs setelah
dikonversikan. Bukan main. Itulah yang dikejar para nasabah.

Soal jaminan keamanan yang ada pada bank tidak bisa dimiliki oleh remmittance ?, Bukankah Money Authority
of Singapore (MAS) telah memberikan izin operasionalnya. Pasti MAS tidak tinggal diam bila ada remmittance yang neko-neko. Kita tahu negara pulau itu sangat taat dengan Undang-undang. Lagi pula belum ada data yang pasti sudah berapa banyak kegagalan pengiriman uang ke tanah air melalui remmittance ini.

Yang jadi pertanyaan kita adalah melalui lembaga apa remmittance yang ada di Singapura mengirimkan uang
yang diterima dari nasabah di Singapura ? Yang jelas uang sampai ke alamat di tanah air dan belum pernah terdengar ada keluhan selama ini dari si pengirim, yang nota bene sang pengirim kebanyakan adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Negara jiran itu.

Ternyata dekatnya Batam dengan Singapura membuat peluang, dan factor ini yang dimanfaatkan remmittance
tersebut. Cukup dengan lembaran fax ke Batam, di Batam pula dengan layanan prima sebuah bank, biaya kirim hanya berkisar 4.000 hingga 10.000,- rupiah saja, Insya Allah dana telah sampai ke tujuan keseluruh Indonesia. Itu terlihat disalah satu bank di Nagoya yang membuka layanan prima, tumpukan transaksi aplikasi pengiriman uang menggunung, ribuan transaksi setiap hari melaui bank itu.

Kalau dilihat dari sisi perbankan, menurut Johan salah seorang staf Bank Mandiri di Nagoya pengiriman uang secara kolektif tidak ada salahnya. Bank di Batam tidak dirugikan dalam hal ini. Demikian pun menurut Edy staf Bank Indonesia di Batam. Jadi siapa yang rugi? Konsumen dilayani dengan prima dan dengan biaya relatif murah? Dan yang jelas untung
dalam hal ini adalah PVA yang berperan ganda menjalin korespondensi dengan lembaga keuangan diluar negeri.

Mungkin adanya korespondensi antara PVA di Batam dengan remmittance di Singapura yang belum diketahui
oleh BI?. Jelas dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 tangal 3 Februari 2003 Tentang Pedagang
Valuta Asing Bab II Bidang Usaha tertera bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah hanya dua saja yaitu jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian Traveller’s Cheque (TC) dan PVA dilarang melakukan kegiatan-kegiatan antara lain memelihara hubungan korespondensi dengan bank-bank di luar negeri guna mengeluarkan langsung perintah pembayaran yang diuangkan di luar negeri; mentransfer/menagih sendiri ke luar negeri; bertindak sebagai agen penjualan TC dan atau melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap dan transsaksi deviratif lainnya.

Yang dimaksud margin trading adalah transaksi jual/beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya marjin selisih kurs. Pasti pihak BI mafhum tentang apa spot, forward, swap dan transaksi deviratif itu. Keberanian PVA yang berperan ganda di Batam sanggup melanjutkan pengiriman dana nasabah dari Singapura tanpa dipungut biaya sesenpun. Apakah bukan bentuk pelanggaran?. Sayangnya surat edaran BI No. 5/2/DPM tanggal 3 Februari 2003 yang
ditandatangani Tarmiden Sitorus Direktur Pengelolaan Moneter dan berlaku efectif sejak tanggal 3 Maret 2003 mungkin belum diketahui seluruhnya oleh PVA?.

Sekali lagi sebagai seorang awam tentang lika liku perbankan dan moneter, sebenarnya menurut hemat kami dengan otoritas yang ada padanya, kalau mau, tidak susah bagi BI untuk melacak PVA yang berperan ganda.
Aplikasi perbankan pengiriman dana dari salah satu bank di Nagoya mungkin titik awalnya. Apalagi pengawasan dari BI dan bertindak terhadap PVA yang nyeleneh, sebagai mana dimaksud dalam surat edaran diatas cukup jelas.

Disamping itu kita pun melihat apa memang benar keberadaan BNI di Singapura masih dapat terus berlanjut? dengan hanya 300 transaksi dengan biaya operasional yang cukup signifikan bandingkan dengan ribuan transaksi serupa di BNI Batam Bisa jadi BNI Singapura ditutup juga karena kalah bersaing dengan remmittance lainnya, menyusul BNI di Caymant Island Afrika sana yang baru-baru ini ditutup. Wallauhua’lam

Bermunculan BPR di Batam 

Kini, setelah 3 tahun  berlalu, belasan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) bermunculan bak cendawan dimusim hujan. entah apa kiprah BPR – BPR itu terhadap perekonomian Batam. Tetap saja banyak rentenir-rentenir bergentayangan yang mengaku koperasi..

Redaksi Bertanggung Jawab atas Surat Pembaca


Berita-berita terkini di situs hukumonline.com !! Berita ini dikirim setiap hari langsung kepada Yayasan Lembaga Konsumen Muslim (YLKM) Batam sebagai bukti komitmen kami untuk selalu memberikan informasi yang terkini.

Redaksi Bertanggung Jawab atas Surat Pembaca
[27/3/08]

Surat pembaca diterbitkan oleh perusahaan media dan melalui proses seleksi dan editing di meja redaksi.

Khoe Seng Seng tidak bisa menutupi ekspresi kecemasan. Pasalnya, jika tidak ada aral melintang, palu vonis hakim akan dijatuhkan tidak lama lagi. Pria paruh baya itu memang sedang menghadapi gugatan yang dilayangkan PT Duta Pertiwi Tbk di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Seng Seng digugat karena diangap telah mencemarkan nama baik Duta Pertiwi. Perkara ini bermula saat Seng Seng ingin memperpanjang hak guna bangunan (HGB) atas kiosnya di ITC Mangga Dua, Jakarta. Kala itu, ia sangat terkejut begitu mengetahui fakta adanya hak pengelolaan lahan (HPL) Pemda DKI Jakarta di atas hamparan tanah Mangga Dua, dimana ia menyewa kios. Merasa ‘dikibuli’, Seng Seng mengeluarkan uneg-unegnya terhadap Duta Pertiwi – selaku pengembang ITC Mangga Dua- dengan melayangkan surat pembaca ke beberapa media pada September 2006. Surat itu pun dimuat.

Aksi Seng Seng kemudian direspon oleh Duta Pertiwi dengan ‘membalas’ melalui forum surat pembaca di media massa pada Oktober 2006. Mungkin karena merasa tidak puas, pada pertengahan 2007 lalu, Duta Pertiwi memilih mengajukan gugatan perdata kepada Seng Seng.

Dalam sidang yang digelar PN Jakarta Utara pada Rabu (26/3), majelis memberikan kesempatan terakhir pada Seng Seng untuk mengajukan alat bukti. Pada kesempatan itu, Seng Seng menghadirkan Bambang Harymurti yang kini duduk sebagai anggota Dewan Pers untuk memberikan keterangan seputar kasus yang sedang melilitnya.

Di persidangan, Bambang mengungkapkan bahwa surat pembaca adalah bagian dari pers. “Karena diterbitkan oleh media massa, maka surat pembaca adalah bagian dari pers,” terang Bambang yang juga mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo ini. Karena bagian dari pers, maka tanggung jawab atas isi dari surat pembaca dibebankan kepada redaksi.

Sementara merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan penjelasan Pasal 12 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, penanggung jawab pada perusahaan pers dibedakan menjadi dua, yaitu penanggung jawab bidang usaha dan bidang redaksi. Lazimnya, Pemimpin Redaksi (Pemred) adalah penanggung jawab di bidang keredaksian.

Pasal 12 UU Pers

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Penjelasan Pasal 12 UU Pers

“…Pengumuman tersebut dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi…”

Pendapat yang dilontarkan Bambang senada dengan Hinca Panjaitan. Hinca yang mantan anggota Dewan Pers pada berita terdahulu menyatakan bahwa redaksi tidak bisa mengalihkan tanggung jawabnya kepada penulis ketika surat pembaca dipublikasikan.

Tidak sembarangan

Bambang menuturkan, karena surat pembaca merupakan tanggung jawab redaksi, maka pada praktiknya tiap surat pembaca akan melalui proses seleksi yang ketat di meja redaksi. “Tiap media pasti akan menyeleksi terlebih dulu surat pembaca yang masuk. Jika isinya dianggap berbohong, atau tidak benar, maka redaktur tidak akan memuat surat pembaca itu,” ungkapnya.

Lebih jauh Bambang menjelaskan bahwa salah satu kriteria agar surat pembaca layak untuk dipublikasikan adalah sejauh mana pengaruhnya pada kepentingan publik. Hal tersebut karena di satu sisi surat pembaca juga bisa berfungsi sebagai alat penyebarluasan informasi dan kontrol sosial layaknya sebuah berita. ”Meski di sisi lain, surat pembaca juga dikategorikan sebagai opini karena berisikan pendapat seseorang,” jelasnya.

Tempuh hak jawab

Menurut Bambang, jika ada pihak yang merasa keberatan atas isi surat pembaca, yang bersangkutan bisa menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam UU Pers. “Sama dengan pemberitaan, orang yang merasa dirugikan dapat memakai hak jawab. Jika masih tidak puas, silahkan mengadu ke Dewan Pers, karena Dewan Pers yang berhak menilai apakah hak jawab sudah layak atau belum”.

Meski di satu sisi surat pembaca dapat dikategorikan layaknya sebuah berita, namun di sisi lain nuansa opini surat pembaca juga kental. “Surat pembaca memang bisa masuk ke dalam dua-duanya (berita dan opini, red),” kata Bambang menjawab pertanyaan Taripar Simanjuntak, kuasa hukum Duta Pertiwi. “Karenanya, media harus melayani surat pembaca yang berisikan hak jawab. Hal itu perlu dilakukan supaya media tidak dijadikan keranjang sampah yang bisa digunakan salah satu pihak untuk menyerang pihak lain,” pungkasnya.

Sidang yang dipimpin hakim Nelson Samosir ini ditunda hingga sepekan mendatang (2/4) dengan agenda penyampaian kesimpulan. Patut dicatat bahwa sebelum perkara ini, PN Depok pernah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa penulis opini di media massa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tulisan opininya. Namun pada saat itu terdakwa menyatakan banding, seingga putusan atas perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

(IHW)

%d blogger menyukai ini: